Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kehidupan Politik pada Masa Orde Baru

Kita kan tahu kalo zaman orde baru itu muncul setelah adanya Supersemar. Berkat Supersemar ini,kepercayaan masyarakat terhadap Soeharto semakin besar. Melalui Supersemar dan Kabinet Ampera,Soeharto menjalankan Orde Baru ini. Tapi... apa aja sih yang dilakukan Soeharto di zaman Orde Baru?

Daripada bingung sendiri yuk! Kita bahas sama sama aja.


Membubarkan PKI dan Organisasi Bawahannya

Berdasarkan wewenang yang dimilikinya sebagai pengemban supersemar, Jenderal soeharto mengambil tindakan untuk mengamankan rakyat. Caranya gimana?

Yaitu dengan membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Selain itu keluar juga keputusan bahwa PKI adalah organisasi TERLARANG di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan Tap MPRS No.IX Tahun 1966.


Pemasyarakatan P4

Btw kamu udah tau gak apa itu P4?

Jadi P4 itu adalah akronim dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

P4 ini kayak sistem gitu dengan tujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila.

Hal ini dimulai pada tanggal 12 April 1976dimana presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang Pancasila yang dikenal dengan EKA PRASETYA PANCAKARSA. Yang kemudian menjadi bahan sidang MPR tahun 1978.

Melalui pemahaman yang sama, diharapakan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Penataran P4 ini merupakan indikator bahwa pemerintah sudah memanfaatkanPancasila. Hal ini tampak juga saat pemerintah mengimbau semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pemasyarakatan P4 ini dilaksanakan karena pada masa Orde Lama Pancasila telah diabaikan dan maknanya tidak jelas lagi. Hal itu yang menyebabkan munculnya Demokrasi Terpimpin dengan dasar sila ke-4.


Pemilihan Umum (Pemilu)

Kalo yang satu ini kami yakin bahwa kamu pasti udah tahu. Jadi pada masa Orde Baru itu udah terjadi pemilu sebanyak enam kali. Waahh banyak juga ya untuk periode satu zaman. Kalo gitu kita usut aja satu per satu!


Pemilu 1971

Pemilu pertama pada masa orde baru tuh dilaksanakan pada5 Juli 1971. Menjelang pemilu ini pemerintah dan DPR GR menyelesaikan UU No.15 Tahun 1969 tentang pemilu dan UU No.16 tentang kedudukan dan susunan MPR ,DPR, dan DPRD.

Pemilu '71 ini berbeda dengan pemilu '55. Pada pemilu '55 itu pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai peserta pemilu dapat ikut jadi calon secara formal. Yah gak adil banget gak sih. Masa udah menjabat bisa mencalonkan sambil menjabat lagi! Ok next!

Pemilu ini :

  • Diikuti 10 organisasi peserta pemilu. Ingat ya!! Peserta pemilu bukan partai politik. Haaahh? Emang apa bedanya?. Ya jelas beda dong. Karena pemilu ini diikuti 9 partai politik dan diikuti 10 peserta pemilu. Hal ini dikarenakan Golongan Karya itu bukan partai politik melainkan Golongan kaum profesi. Jadi peserta pemilu 1971 itu 9 Partai Politik dan 1 Golongan Karya.
  • Memiliki 58.558.776 pemilih
  • Untuk memilih 460 orang DPR
  • Terdiri dari 360 orang dipilih dan 100 lagi diangkat.
  • Peserta pemilu : PSII ,NU ,PNI ,GolKar ,Murba ,Partai Islam Perti ,Partai Katolik ,Parmusi ,PIPKI ,Parkindo
  • Hasil
    1. Golkar 236 kursi
    2. NU 58 kursi
    3. Parmusi 24 kursi
    4. PNI 20 kursi
    5. PSII 7 kursi
    6. Parkindo 7 kursi
    7. Partai Katolik 3 kursi
    8. Perti 2 kursi

Tapi..ternyata oh ternyata!! Setelah pemilu terjadi penyederhanaan partai. Tapi tidak ada partai yang dihapuskan. Haaah?? Jadi gimana?

Caranya yaitu fusi partai politik dengan rincian:

  • Partai Persatuan Pembangunan(PPP), partai ini anggotanya umumnya yang mengarah ke ajaran agama Islam yaitu : NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Hal ini dilakukan tanggal 5 Januari 1973
  • Partai Demokrasi Indonesia(PDI), partai ini berisi partai yang umumnya bukan Islam. Yaitu : PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba dan IPKI.
  • Golongan Karya(Golkar), yaitu berasal dari umumnya kaum guru dan juga petani dll.

Pemilu 1977

Pemilu ini diadakan tanggal 2 Mei 1977.Seperti yang sudah terjadi tahun sebelumnya, pada pemilu kali ini tinggal diikuti oleh tiga peserta. Dua parpol dan satu golkar. Dalam hal ini sudah ada aturan tentang Partai Politik dan Golkar yaitu UU No. 3 Tahun 1975

Hasil pemilu tahun ini yaitu :

  • Golkar 232 kursi
  • PPP 99 kursi
  • PDI 29 kursi

Pada pemilu ini Golkar masih tetap menang.


Pemilu 1982

Pemilu ketiga ini dilaksanakan pada tanggal4 Mei 1982. Pada pemilu ini perolehan Golkar cenderung meningkat. Namun, Golkar kalah di Aceh. Yang berhasil direbut Golkar adalah di Jakarta dan Kalimantan Selatan.

Hasil :

  • Golkar 242 kursi
  • PPP 94 kursi
  • PDI 24 kursi

Tapi tetap aja yah Golkar yang megang.


Pemilu 1987

Pemilu keempat ini dilaksanakan pada 23 April 1987. Pemilu ini ditandai oleh merosotnya perolehan suara PPP loh.Ini di dorong oleh :

Ternyata tidak diperbolehkan menggunakan asas Islam. Kan tadi udah dibilang di atas kalo asas itu hanya satu yaitu Pancasila.

Selain itu lambang kakbah pada PPP diubah jadi bintang.

Jadinya kursi PPP turun merosot cuy! Sampe hilang 33 kursi. Dilain pihak Golkar PDI malah melejit.

Hasil:

  • Golkar 299 kursi
  • PPP 61 kursi
  • PDI 40 kursi

Loh kok jadi lebih? Bukannya PPP cuma kurang 33? Tapi kenapa Golkar sama PDI malah nambah 53 dan 11 kursi?

Iya hal ini karena tahun '82 kursi itu cuma 360 dan tahun '87 kursi ada 400.

Dan tetap aja masih Golkar yang megang. Wah..wah..


Pemilu 1992

Pemilu kelima ini diadakan tanggal 9 Juni 1992. Pemilu ini tuh ditandai dengan turunnya perolehan Golkar.

Hasil:

  • Golkar 282 kursi
  • PPP 62 kursi
  • PDI 56 kursi

Dan walaupun turun tetap aja coy! Kalo Golkar yang megang.


Pemilu 1997

Pemilu yang terakhir di Orde ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Pada pemilu ini hal yang penting yaiti turun tajamnya kursi PDI. Bahkan turunnya itu parah banget nyampe 45 kursi hilangnya.

Loh kok bisa?

Ternyata di dalam tubuh PDI terjadi konflik internal. Yaitu konflik antara Soerjadi dan Megawati Soekarno Putri. Hal ini mengakibatkan terpecahnya PDI menjadi PDI Soerjadi (PDI) dan PDI Megawati (PDIP).

Hasil:

  • Golkar 325 kursi
  • PPP 89 kursi
  • PDI hanya 11 kursi

So,tetap aja sampe akhir Orde Baru pun tetap Golkar yang memimpin.

Tapi kalian gak curiga gak sih sama pernyataan kami diatas?

Ya pasti iya dong kan!(atau jangan jangan enggak? Hihi..)

Jadi ternyata penyelenggaraan pemilu yang teratur menimbulkan kesan bahwa 'wah..demokrasi sudah berjalan baik'. Apalagi katanya pemilu yang secara Langsung,Umum,Bebas,dan Rahasia.

Ternyata pemilu ini seperti sudah diatur kemenangannya oleh pemerintah. Fakta memperlihatkan perolehan Golkar tuh mencolok banget dari yang lain. Kemenangan ini menguntungkan bagi pemerintah.

Golkar menguasai suara di MPR dan DPR.Jadi disini tuh kayak eksekutif dan legislatif itu dikuasain sama satu partai. Akibatnya? Ya kayak negara ini negara Golkar.

Perbedaan suara yang mencolok inilah yang memungkinkan Soeharto untuk menjabat 6 periode lamanya.Hal ini pula yang menyebabkan pertanggungjawaban,RUU,dan usulan lainnya mendapat persetujuan dari pemerintah TANPA LAPORAN.


Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Lama kan terjadi penyimpangan nih sama politik luar negeri kita, hal ini karena konfrontasi Oldefo dan Nefo,konfrontasi dengan Malaysia,politik poros hingga keluar dari PBB. Upaya yang dilakukan pada era Orde Baru antara lain:


Kembali Menjadi Anggota PBB

Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB diawali oleh desakan Komisi C (bidang pertahanan keamanan) DPR GR terhadap pemerintah. Mereka berpendapat bahwa banyak manfaat yang didapat oleh Indonesia saat menjadi anggota PBB pada 1950-1964.

Akhirnya tanggal 3 Juni 1966 Panitia Musyawarah membahas usulan komisi C tersebut. Tanggal 28 Desember 1966 Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota PBB.

Dampaknya???

Yaitu Indonesia disambut baik oleh negara-negara Asia bahkan PBB itu sendiri. Buktinya Adam Malik menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Selain itu hubungan Indonesia menjadi baik kembali dengan negara yang sempat berkonfrontasi seperti India,Filipina,Thailand dan negara lainnya.


Normalisasi Hubungan Dengan Malaysia

Normalisasi ini dimulai oleh Perundingan Bangkok, 29 Mei - 1 Juni 1966. Pertemuan ini dipimlin oleh Adam Malik (Menteri Utama / Menlu) dan Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri / Menlu). Hal ini menghasilkan Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement) yang pokok pokoknya :

  • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia
  • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik
  • Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan

Peresmian Normalisasi hubungan dengan Malaysia berlangsung di Jakarta pada 11 Agustus 1966. Ketika itu Adam Malik dan Tun Abdul Razak menandatangani peretujuan pemulihan.

Selain itu juga Indonesia suldah melakukan normalisasi hubungan dengan Singapura melalui Habibur Rachman (Duta Besar Pakistan Untuk Myanmar). Hal ini melalui nota pengakuan pada 2 Juni 1966.

Waaahh ternyata keren juga ya penataan kehidupan politik kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian

Post a Comment for "Kehidupan Politik pada Masa Orde Baru"

Berlangganan via Email